Resmi Diberlakukan Pajak Minimum Global 15% Hasil Dari KTT G20

Posted on

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Roma, Italia telah berakhir dan menghasilkan teks deklarasi dari para pemimpin negara. Teks deklarasi tersebut berisi tentang isu global yang menggambarkan perekonomian dunia termasuk tindakan bersama yang dapat dilakukan negara anggota G20.

Rencana untuk mengimplementasikan ketentuan baru pajak global yang disepakati oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) itu akan diberlakukan pada 2023 mendatang.

Dukungan para pemimpin G20, termasuk Indonesia, termuat dalam sebuah draf kesimpulan pertemuan puncak G20 pada 30 – 31 Oktober 2021.

“Leaders declaration ini terdiri dari 61 paragraf yang mencakup 26 isu yang menggambarkan tantangan perekonomian dunia termasuk situasi pandemi dan apa yang dapat dilakukan bersama oleh negara-negara anggota G20,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi dalam keterangannya di hotel tempatnya bermalam di Glasgow, Skotlandia, Minggu (31/10/2021).

Sejumlah isu yang masuk di dalam deklarasi tersebut antara lain kesehatan, energi dan perubahan iklim, perjalanan internasional, hingga ekonomi digital. Dalam bidang kesehatan, Indonesia termasuk salah satu negara yang mengusulkan pembentukan joint health and finance task force untuk membantu pendanaan penanganan kesehatan di masa pandemi.

“Disepakati pembentukan joint health and finance task force untuk menyusun road map pendanaan bantuan penanganan kesehatan, khususnya untuk negara-negara miskin dan berkembang,” lanjutnya.

Pada isu energi dan perubahan iklim, Menlu menyebut terjadi perdebatan yang mendalam saat membahas mengenai target pengurangan emisi karbon dan penetapan time frame menuju net zero emission.

Italia telah menyerahkan kepemimpinan G20 kepada Indonesia dalam KTT G20 yang digelar di Roma, Minggu kemarin (31/10/2021). Indonesia memegang kepemimpinan G20 untuk pertama kalinya dengan rencana pertemuan pemimpin G20 akan digelar di Bali pada akhir Oktober 2022. Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen Indonesia sebagai pemimpin G20 adalah untuk membantu upaya bersama dalam pemulihan ekonomi, yakni “Recover Together, Recover Stronger”, dengan pembangunan yang berfokus pada manusia, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dikutip dari hasil pemaparan Bank Indonesia bertajuk Menuju Presidensi G20, ketiga jenis pertemuan tersebut antara lain:

  • Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)/Summit

Konferensi ini merupakan acara klimaks dari proses pertemuan G20. Di dalam konferensi ini nantinya sebanyak 20 kepala negara atau pemerintahan akan berkumpul mengadakan sebuah rapat.

  • Ministerial & Deputies Meetings/Pertemuan Tingkat Menteri dan Deputi

Selain mengadakan KTT, di dalam rangkaian penyelenggaraan G20 juga diadakan pertemuan setingkat menteri dan deputi. Pertemuan tersebut diadakan di masing-masing area fokus utama forum.

Pada Finance Track, Ministerial Meetings dihadiri oleh menteri keuangan hingga gubernur bank sentral. Itu disebut Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings (FMCBG).

Sementara untuk pertemuan para deputi, itu disebut Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCBD).

  • Kelompok Kerja/Working Groups

Adapun pertemuan untuk kelompok kerja atau working groups. Di dalamnya beranggotakan para ahli dari negara G20.

Di samping itu, Working Groups ini nantinya menangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang lebih luas. Dari hal itu kemudian dimasukkan ke dalam segmen kementerian dan akhirnya KTT.

Sebagai informasi, rencana pengenaan pajak minimum global datang dari pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Joe Biden pada awal tahun ini.

Rencana disuarakan pada saat forum tujuh negara dengan kekuatan ekonomi terbesar (G7), yang kemudian berlanjut dalam forum G20 dan akhirnya disepakati oleh OECD beberapa waktu lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidatonya pada side event KTT G20 yang membahas soal UMKM dan bisnis milik perempuan. Jokowi mengatakan, peran perempuan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi kemajuan bangsa merupakan keniscayaan.

Bagi Indonesia, UMKM adalah sendi utama perekonomian. Indonesia memiliki lebih dari 65 juta unit UMKM yang berkontribusi terhadap 61 persen perekonomian nasional. Di saat yang sama, 64 persen pelaku UMKM Indonesia adalah perempuan sehingga bagi Indonesia, memberdayakan UMKM berarti juga memberdayakan perempuan.

Selain itu, UMKM juga menunjukkan ketangguhan yang cukup tinggi di tengah pandemi. Karena itu, Jokowi mengatakan, G20 harus terus mendorong penguatan peran UMKM dan perempuan melalui sejumlah aksi nyata.